KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM MODEL PENYELENGGRAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI INDONESIA

Arif, Arizal and Boy, Yendra Tamin and Sanidjar, Pebrihariati (2021) KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM MODEL PENYELENGGRAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 1. ARIF 14-373 COVER.pdf Download (2MB)
	Text 1. ARIF 14-373 PENDAHULUAN.pdf Download (273kB)
	Text 1. ARIF 14-373 PENUTUP DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (156kB)
	Text 1. ARIF 14-373.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pemilu dalam sebuah Negara demokrasi merupakan suatu proses pergantian kekuasan secara damai yang di lakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prisip yang di gariskan konstitusi. Threshold adalah bahasa Inggris, yang diartikan kedalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransil. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di legilatif, eksekutif,yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan Presidential Threshold dalam pemilihan umum serentak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 /PUU-XI/2013 yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: Pasangan calon Presiden dan Wakil diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% atau memperoleh 25% suara sah Nasional.:(1) Apa konsekwensi hukum terhadap penerapan Presidential Treshold (2) Apakah implikasi terhadap partai politik yang tidak lolos sistem Presidential Threshold tersebut.? Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif .Hasil penelitian. (1). Presidential Treshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Konstitutional berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. (2). Penerapan Presidential Tresholod dalam Pemilu serentak adalah Inkonstitutional ,karna bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A Angka 1. (3). Kedakadilan bagi Partai Politik Peserta Pemilu baru dan partai peserta pemilu lama karena tinggi ambang batas yang di tetapkan. Kata Kunci: Kajian yuridis, , Presidential Treshold, Pemilu Serentak.

Actions (login required)

View Item