PERANAN DPRD DALAM PENGAWASAN ANGGARAN DANA APBD DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Livia, Marlisya Amri and Maiyestati, Maiyestati and Nurbeti, Nurbeti (2021) PERANAN DPRD DALAM PENGAWASAN ANGGARAN DANA APBD DI KABUPATEN PESISIR SELATAN. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

[img] Text
3. LIVIA 15-025 COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text
3. LIVIA 15-025 PENDAHULUAN.pdf

Download (221kB)
[img] Text
3. LIVIA 15-025 PENUTUP DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (208kB)
[img] Text
3. LIVIA 15-025.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

DPRD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan mitra kerja pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan fungsi dan tugasnya melaksanakan pengawasan terhadap anggaran dana APBD. Maka dari itu DPRD harus mengoptimalkan pengawasan APBD yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. DPRD melakukan pengawasan terhadap anggaran dana APBD melakukan pemanggilan OPD (organisasi perangkat daerah) yang bersangkutan dan melihat sejauh mana OPD tersebut sudah melakukan kegiatan yang telah disahkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pengawasan anggaran dana APBD oleh DPRD di Kabupaten Pesisir Selatan?2).bagaimanakah pertanggung jawaban DPRD dalam pengawasan anggaran dana APBD di Kabupaten Pesisir Selatan?3.) Apasajakah kendala-kendala anggota DPRD dalam melaksanakan pengawasan anggaran dana APBD di Kabupaten Pesisir Selatan?.4).apasaja upaya-upaya DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran dana APBD di Kabupaten Pesisir Selatan? Metode penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Penelitian ini menyimpulkan 1). Mekanisme pengawasan DPRD terhadap anggaran dana APBD, DPRD melakukan hearing dengan OPD apakah pelaksanaan APBD sudah berjalan sesusai dengan yang telah disahkan 2). Pertanggung jawaban DPRD dalam pengawasan anggaran dana APBD tanggung jawab terhadap Laporan keterangan pertanggung jawaban 3). Kendala utama dalam melaksanakan pengawasan anggaran dana APBD adalah kurangan keterbukaannya pemerintah terhadap pelaksanaan APBD 4).DPRD memanggil OPD yang bersangkutan meminta mengembalikan temuan tersebut Kata Kunci : Pengawasan, DPRD, APBD

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Erlya Wahyuni
Date Deposited: 14 Sep 2021 04:05
Last Modified: 14 Sep 2021 04:05
URI: http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/6502

Actions (login required)

View Item View Item