PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG)

Fanny, Humaira and Sanidjar, Pebrihariati and Nurbeti, Nurbeti (2021) PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 21. FANNY 15-058 COVER.pdf Download (275kB)
	Text 21. FANNY 15-058 PENDAHULUAN.pdf Download (256kB)
	Text 21. FANNY 15-058 PENUTUP DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (180kB)
	Text 21. FANNY 15-058.pdf Restricted to Repository staff only Download (973kB)

Abstract

Keputusan Fiktif Positif adalah keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana akibat permohonan tersebut tidak ditetapkan dan/atau tidak dilakukan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dalam kurun waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah. Permasalahannya yaitu: 1) Bagaimana Mekanisme penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Studi Kasus Perkara Nomor:2/P/FP/2018/PTUN.PDG), 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Studi Kasus Perkara Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG), 3)Apakah Kendala bagi pemohon dalam penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Studi Kasus Perkara Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG. Metode yang gunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Mekanisme penyelesaian Perkara Keputusan Fiktif Positif Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 2) Pertimbangan Hakim dari fakta yang ada dipersidangan telah cukup beralasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon. 3) Kendala yang dihadapi Pemohon yaitu tidak adanya tahapan proses berperkara Pra Litigasi. Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Fiktif, Positif.

Actions (login required)

View Item