PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN IZIN PENGELOLAAN BAHAN TAMBANG BATUAN MENURUT PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMPER DAYA MINERAL NOMOR 26 TAHUN 2018 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Benelton, Benelton and Nurbeti, Nurbeti and Suparman, Khan (2021) PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN IZIN PENGELOLAAN BAHAN TAMBANG BATUAN MENURUT PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMPER DAYA MINERAL NOMOR 26 TAHUN 2018 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 38. BENELTON 15-053 COVER.pdf Download (1MB)
	Text 38. BENELTON 15-053 PENDAHULUAN.pdf Download (274kB)
	Text 38. BENELTON 15-053 PENUTUPAN DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (189kB)
	Text 38. BENELTON 15-053.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang merupakan kewenangan Pemerintah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka IUP tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah akan tetapi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi begitu juga kepengurusan IUP tambang batuan di Kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimanakah peran Dinas ESDM dalam pelaksanaan dan pengawasan izin pengelolaan bahan tambang batuan di Kabupaten Pasaman Barat?(2)Kendala apa yang dihadapi Dinas ESDM dalam pelaksanaan izin pengelolaan bahan tambang batuan di Kabupaten Pasaman Barat?(3)Bagaimanakah upaya Dinas ESDM dalam mengatasi kendala pelaksanaan dan pengawasan izin pengelolaan bahan tambang batuan di Kabupaten Pasaman Barat?Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu dengan sumber data primer yaitu wawancara secara langsung dan sekunder studi dokumen kepustakaan serta Peraturan Perundang-undangan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian(1)Peran Dinas ESDM dalam pelaksanaan dan pengawasan izin pengelolaan bahan tambang batuan di Kabupaten Pasaman Barat yaitu dengan melakukan kajian teknis terhadap persyaratan yang diajukan pemohon dan pengawasan dilakukan dengan 2 cara yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan secara langsung (2)kendala yang diahadapi adalah masalah anggaran yang diberikan kepada Dinas ESDM untuk melaksanakan dan pengawasan yang efektif terhadap pemegang IUP(3)Upaya dalam mensiasati kendala tersebut ialah dengan menyisayratkan kepada pemegang IUP agar menyerahkan laporan RKAB dan RKTTL secara berkala kepada Dinas ESDM. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Izin Tambang Batuan

Actions (login required)

View Item