Idri, Yanti and Sanidjar, Pebrihariati and Nurbeti, Nurbeti (2021) PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI PENGELOLAAN WISATA PULAU-PULAU KECIL TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
![]() |
Text
62. IDRI 15-109 COVER.pdf Download (867kB) |
![]() |
Text
62. IDRI 15-109 PENDAHULUAN.pdf Download (281kB) |
![]() |
Text
62. IDRI 15-109 PENUTUP DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (115kB) |
![]() |
Text
62. IDRI 15-109.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km2, beserta kesatuan ekosistemnya. Pengelolaan Pulau-Pulau kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tetapi dalam penerapanya pengelolaan pulau-pulau kecil yang ada di Kota Padang belum memilki izin pengelolaan. Rumusan masalah adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah Koto Padang Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (2) Bagaimana UpayaYang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Menanggulangi Pengelolaan Wisata Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin. Jenis penelitian ini dilakukan adalah penelitian Hukum Sosiologis dengan menggunakan Data Primer dan Data Sekunder serta analisa data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapat: (1) Dalam Pemberian izin Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Wali Kota bertugas memberdayakan masyarakat pada setiap tahapan sesuai dengan tahapan yang telah di tentukan undanga-undang serta berwenang mencabut izin pemanfaatan dan Hak Pengusaha perairan Pesisir dari dunia usaha dan masyarakat apabila melanggar ketentuan Perundang-undangan 2) Upaya yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Menanggulangi Pengelolaan wisata Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin, yang seharusnya dikelolaa oleh pemerintah sehingga Wisata Pulau-Pulai Kecil Kota Padang menjadi wisata yang aman dan di kelola oleh pihak yang bewenang sesuai ketentuan yang berlaku Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Wilayah Pesisir
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Erlya Wahyuni |
Date Deposited: | 14 Sep 2021 08:01 |
Last Modified: | 14 Sep 2021 08:01 |
URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/6523 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |