PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN DATA YANG TIDAK SAH UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA OLEH PENYIDIK KEIMIGRASIAN PEKANBARU

HARMELIA, HARMELIA and Uning, Pratimaratri and Syafridatati, Syafridatati (2021) PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN DATA YANG TIDAK SAH UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA OLEH PENYIDIK KEIMIGRASIAN PEKANBARU. Diploma thesis, UNIVERISTAS BUNG HATTA.

[img] Text
BAB I HARMELIA.pdf

Download (257kB)
[img] Text
BAB IV HARMELIA.pdf

Download (98kB)
[img] Text
COVER HARMELIA.pdf

Download (800kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA HARMELIA.PDF

Download (106kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (988kB)

Abstract

“PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN DATA YANG TIDAK SAH UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA OLEH PENYIDIK KEIMIGRASIAN PEKANBARU” 1 Harmelia 1 , Uning Pratimaratri 1 , Syafridatati 1 Prodi IlmuHukum, FakultasHukum, Universitas Bung Hatta E-mail :harmelia.nasrita@gmail.com ABSTRAK Tindak pidana dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia diatur pada Pasal 126 huruf C Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindak pidana ini terjadi di Keimigrasian Pekanbaru pada tahun 2017, yang dilakukan oleh seorang warga negara Singapura yang berinisial MA. Permasalahanya yaitu, 1) Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia oleh Penyidik Keimigrasian Pekanbaru ? 2) Apa faktor penghambat penyidik keimigrasian dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian di Pekanbaru?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Analisa data bersifat kualitatif. Simpulan penelitian 1) Penyidikan tindak pidana dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia oleh Penyidik Keimigrasian Pekanbaruterdiri dari pengolahan hasil laporan kejadian, penerbitan surat perintah penyidikan,penerbitan surat perintah dimulainya penyidikan, pemanggilan saksi, penerbitan surat penangkapan, pembuatan berita acara penangkapan, penerbitan surat perintah penahanan dan pembuatan berita acara penahanan. 2) Faktor penghambat penyidik keimigrasian dalam penyidikan antara lain : kewenangan Penyidik Keimigrasian yang terbatas, kurangnya peranan masyarakat, letak geografis Kota Pekanbaru yang strategis, serta terbatasnya jumlah sarana penunjang opersional bagi penyidik. Kata Kunci : Penyidikan, Imigrasi, Data, Penyidik

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Hermanto UBH
Date Deposited: 15 Sep 2021 02:08
Last Modified: 15 Sep 2021 02:08
URI: http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/6531

Actions (login required)

View Item View Item