PERTANGUNG JAWABAN TERHADAP PENYANDERAAN WARGA SIPIL OLEH KELOMPOK MILITAN ABU SAYYAF MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Kasus Penyanderaan Warga Sipil Indonesia oleh Kelompok Abu Sayyaf pada Tanggal 26 Maret- 1 Mei 2016 di Filipina Selatan)

Andre, Roy Manalu and Dwi, Astuti Palupi and Syofirman, Syofyan (2021) PERTANGUNG JAWABAN TERHADAP PENYANDERAAN WARGA SIPIL OLEH KELOMPOK MILITAN ABU SAYYAF MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Kasus Penyanderaan Warga Sipil Indonesia oleh Kelompok Abu Sayyaf pada Tanggal 26 Maret- 1 Mei 2016 di Filipina Selatan). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 23. ANDRE 15-134 COVER.pdf Download (149kB)
	Text 23. ANDRE 15-134 PENDAHULUAN.pdf Download (136kB)
	Text 23. ANDRE 15-134 PENUTUP.pdf Download (160kB)
	Text 23. ANDRE 15-134 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (106kB)
	Text 23. ANDRE 15-134.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)

Abstract

Penyanderaan warga sipil Indonesia yang terjadi pada tanggal 26 Maret- 1 Mei 2016 oleh sekelompok militan Abu Sayyaf. Berawal dari pembajakan dua kapal Indonesia yaitu, kapal Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 7000 ton batu bara dan 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. 10 orang awak kapal Indonesia dijadikan sanderaan Abu Sayyaf. Abu Sayyaf melakukan pemberontakan disebabkan oleh ingin mendirikan Filipina Selatan menjadi negara baru dimana suatu Negara Islam. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimanakah pengaturan tentang tanggung jawab atas penyanderaan warga sipil dari suatu negara yang disandera di negara asing?. (2) bagaimanakah penerapan aturan tentang pertanggung jawaban atas peristiwa penyanderaan warga sipil indonesia oleh kelompok miitan Abu Sayyaf?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Sumber data berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi keperpustakaan. Analisis datanya yaitu kulitatif. Dari hasil pembahasan maka (1) kasus penyanderaan warga sipil telah diatur didalam konvensi Jenewa 1949 (2) penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap kasus tersebut tidak dilakukan dengan hukum humaniter, melainkan dengan hukum diplomatik. Kata kunci: Penyanderaan, Warga sipil, Abu Sayyaf, Hukum HumaniterInternasiona

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Erlya Wahyuni
Date Deposited:	16 Sep 2021 02:40
Last Modified:	16 Sep 2021 02:40
URI:	http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/6610

Actions (login required)

View Item