ANALISIS YURIDIS KONVENSI PALERMO TAHUN 2000 DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA MONEY LAUNDRY DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (Studi Kasus Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa)

Aqsa, Yelindra and Narzif, Narzif and Deswita, Rosra (2021) ANALISIS YURIDIS KONVENSI PALERMO TAHUN 2000 DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA MONEY LAUNDRY DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (Studi Kasus Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (253kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (259kB)
	Text PENUTUP DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (246kB)
	Text 26. AQSA 14-248.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)

Abstract

Konvensi adalah aturan dasar yang timbul, dalam praktik penyelenggaran negara yang berbentuk kumpulan norma yang diterima masyarakat dan pemerintah secara umum, serta aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang- undang melainkan pada kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan secara berulang, serta diterima sebagai suatu hukum untuk mengisi kekosongan hukum dalam pergaulan internasional. Salah satu Konvensi ini adalah Konvensi Palermo Tahun 2000 yang mengatur tentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi diantaranya mengatur tentang Tindak Pidana Money Laundering. (1)Bagaimanakah Pengaturan Pencegahan Money Laundering Menurut Konvensi Palermo Tahun 2000? (2)Bagaimanakah Implementasi Konvensi Palermo Tahun 2000 Tentang Money Launderingdi Indonesia?. Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan Sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan data adalah dengan Studi Dokumen yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian 1) Pengaturan Pencegahan Money Laundering Menurut Konvensi Palermo Tahun 2000 dengan upaya internasional untuk mencegah pencucian uang dalam hal ini Negara-negara yang tergabung dalam G-7 countries menyepakati dibentuknya gugus tugasFinancial Action Task Force on Money Laundering(FATF). 2) Implementasi Konvensi Palermo Tahun 2000 Tentang Money Launderingdi Indonesia, Indonesia memenuhi kriteria yang dituntut oleh FATF untuk keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia, maka Indonesia membuat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata Kunci : Konvensi Palermo,Money Laundering, Implementasi

Actions (login required)

View Item