ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN ILLEGAL FISHING OLEH TNI-AL TERHADAP KAPAL IKAN VIETNAM DI PERAIRAN NATUNA BERDASARKAN UNCLOS 1982

Reynaldo, Reynaldo and Narzif, Narzif and Dwi, Astuti Palupi (2021) ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN ILLEGAL FISHING OLEH TNI-AL TERHADAP KAPAL IKAN VIETNAM DI PERAIRAN NATUNA BERDASARKAN UNCLOS 1982. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (239kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (159kB)
	Text PENUTUP.pdf Download (133kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (111kB)
	Text 27. REYNALDO 14-273.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)

Abstract

Illegal fishingmerupakan tindakan penangkapan ikan illegal. Namun hingga sekarang masalah Illegal fishing masih belum dapat diberantas. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan Illegal fishing. (1)Bagaimanakah pengaturan hak penangkapan ikan menurut UNCLOS 1982?2) bagaimanakah Analisis Yuridis tentang penangkapan kapal Illegal fishing Vietnam oleh kapal TNI-AL?Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan Sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan data adalah dengan Studi Dokumen yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian 1)Untuk mengetahui pengaturan hak penangkapan ikan menurut UNCLOS 1982. hukum nasional di Indonesiamendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia, menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. 2)Untuk mengetahui analisis yuridis tentang penangkapan kapal illegalfishing Vietnam oleh Kapal TNI-AL.Secara yuridis kasus-kasus illegal fishing diadili berdasarkan pelanggaran- pelanggaran yang dilakukannya, kemudian baru dijatuhi hukuman. Ketentuan penjatuhan hukuman dalam Undang-undang belum memberikan efek jera dan tidak dapat mengembalikan kerugian negara. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Kejaksaan perlu mengeluarkan keputusan berdasarkan sudut pandang ekonomi. SepertiPeraturan Menteri No. 37 tahun 2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing). Kata Kunci :TindakPidana, Penangkapan Ikan, Illegal Fishing, Perairan U

Actions (login required)

View Item