PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG KEPARIWISATAAN MENURUT GENERAL AGREEMENT TRADE IN SERVICES (GATs) DI KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nabila, Soraya Cendani and Deswita, Rosra and Surya, Prahara (2021) PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG KEPARIWISATAAN MENURUT GENERAL AGREEMENT TRADE IN SERVICES (GATs) DI KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (269kB)
	Text PENUTUP.pdf Download (187kB)
	Text 2. NABILA 15-030.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pariwisata merupakan salah bidang yang diminati dalam penanaman modal lokal maupun modal asing. Untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia pada umumnya dan daerah pada khususnya, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan juga terdapat dalam GATs. Rumusan masalah;1) Bagaimanakah pelaksanaan Penanaman Modal Asing dalam bidang Kepariwisataan di Kabupaten Bintan menurut GATs? 2) Apa saja kendala yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan Penanaman Modal Asing? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis, dengan sumber data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian 1) Kabupaten Bintan masuk dalam wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang cukup populer dengan istilah Kawasan Free Trade Zone, dalam pelaksanaan PMA di Kabupaten Bintan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpedomanan kepada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PMA dan GATs. Namun, didalam pelaksanaan pemerintah Kabupaten Bintan memiliki kebijakan sendiri yaitu Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Promosi, Investasi Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan. 2) Kendala-kendala yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan adalah masalah lahan, ketersediaan pasokan listrik dan air bersih, uang pelicin (suap), perubahan dalam penerapan kebijakan, banyaknya lahan tidur. Kata Kunci: Pelaksanaan PMA, Kepariwisataan, GATs

Actions (login required)

View Item