KAJIAN YURUDIS PARIWISATA SUMATERA BARAT DITINJAU DARI ATA(ASEAN TOURISM AGREEMENT)

AL MUHAIMIN, AL MUHAIMIN and Deswita, Rosra and Surya, Prahara (2021) KAJIAN YURUDIS PARIWISATA SUMATERA BARAT DITINJAU DARI ATA(ASEAN TOURISM AGREEMENT). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (44kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (261kB)
	Text PENUTUP.pdf Download (97kB)
	Text 8. AL MUHAIMIN 13-157.pdf Restricted to Repository staff only Download (562kB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah Pariwisata merupakan Faktor Jasa yang di laksanakan untuk meningkatkan pembangunan yang diatur dalam GATs dan Undang-Undang No 10 tahun 2009 Perkembangan Wisata merupakan sektor yang sangat di andalkan dalam suatu Negara , yang diatur dalam GATs dan ATA. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah kajian yuridis parisiwata di Sumatera Barat ditinjau dari ATA (Asean Tourism Agreement)? 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangkan parisiwata di Sumatera Barat?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah Perkembangan pariwisata Sumatera Barat ditunjukan oleh jumlah kunjungan wisatawan selama 2000-2005. Jumlah wisatawan yang datang ke Sumatera Barat meningkat dari 381.764 orang tahun 2000 menjadi 4.360.361 orang pada tahun 2005. Wisatawan yang mengunjungi Sumatera Barat tahun 2005 terdiri atas 4.272.382 orang wisatawan nusantara dan 87.979 orang wisatawan mancanegara. Dalam perkembangan wisata Sumatra Barat mendapat Penghargaan Worlds Best Halal Destination dan Best Halal Culinary Destination. 2) Kendala dalam kegiatan pengembangan pariwisata di daerah yang ditemukan: (1) Banyak daerah yang belum siap mengembangkan kewenangan otonomi daerah. (2) Banyak kebijakan dan peraturan baru di daerah yang tidak kondusif untuk melakukan investasi. (3) Kesadaran dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pariwisata masih relatif rendah, citra keamanan yang relatif masih negatif. (4) Kendala biaya dan skil yang profesional Kata Kunci : Pariwisatan dan Asean Tourism Agreement

Actions (login required)

View Item