PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG DIWILAYAH PERAIRAN PERIKANAN NEGARA INDONESIA (PUTUSAN NOMOR 418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG)

MUHAMMAD, ASRI BAHARI and Uning, Pratimaratri and Syafridatati, Syafridatati (2021) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG DIWILAYAH PERAIRAN PERIKANAN NEGARA INDONESIA (PUTUSAN NOMOR 418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG). Diploma thesis, UNIVERISTAS BUNG HATTA.

	Text BAB I MUHAMMAD ASRI BAHARI.pdf Download (258kB)
	Text BAB IV MUHAMMAD ASRI BAHARI.pdf Download (94kB)
	Text COVER MUHAMMAD ASRI BAHARI.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA MUHAMMAD ASRI BAHARI.pdf Download (99kB)
	Text FULTEXT MUHAMMAD ASRI BAHARI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG DI WILAYAH PERAIRAN PERIKANAN NEGARA INDONESIA (PUTUSAN NOMOR 418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG) Muhammad Asri Bahari . Pogram Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Email : Masribahari@gmail.com ABSTRAK 1 , Dr.UningPratimaratri 1 1 , Syafridatati Tindak pidana menggunakan alat tangkap ikan ilegal diatur oleh Pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 45 Tahun 2009). Terdakwa R melakukan tindak pidana menggunakan tangkap ikan yang dilarang diperairan Tanjung Manjangan Kabupaten Organ Komering Ilir.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini: 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang di wilayah perairan perikanan Negara Indonesia pada perkara Nomor 418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG. 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor.418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Teknik pengumpulan dengan studi dokumen, dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang sesuai Undang-undang Perikanan,dalam Pasal 85 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 45 Tahun 2009). Terdakwa dipidana penjara selama (satu) tahun (delapan) bulan dan denda Rp2.0000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 bulan. 2. Pertimbangan Hakim terdiri dari yuridis bedasarkan dakwaan penuntut umum,keterangan saksi dan keterangan terdakwa,pertimbangan non yuridis memberatkan dan meringankan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kata kunci : Pertanggungjawaban, alat tangkap, ikan, perikanan

Actions (login required)

View Item