PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KASUBSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN AGAM DALAM KESALAHAN PENCATATAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (HGB) (PUTUSAN NO.35/PID.SUS/TPK/2016/PN.PDG)

CAHYANI, MULIA PUTRI and Uning, Pratimaratri and Syafridatati, Syafridatati (2021) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KASUBSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN AGAM DALAM KESALAHAN PENCATATAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (HGB) (PUTUSAN NO.35/PID.SUS/TPK/2016/PN.PDG). Diploma thesis, UNIVERISTAS BUNG HATTA.

	Text BAB I CAHYANI MULIA PUTRI.pdf Download (192kB)
	Text BAB IV CAHYANI MULIA PUTRI.pdf Download (139kB)
	Text fultext.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER CAHYANI MULIA PUTRI.pdf Download (908kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA CAHYANI MULIA PUTRI.pdf Download (138kB)

Abstract

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KASUBSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN AGAM DALAM KESALAHAN PENCATATAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (HGB) (PUTUSAN NO.35/PID.SUS/TPK/2016/PN.PDG) 1 Cahyani Mulia Putri 1 , Uning Pratimaratri 1 , Syafridatati 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bunghatta E-mail : arifin.cahyani@yahoo.com ABSTRAK Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan tentang tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan Pasal tersebut, adapun kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yaitu yang dilakukan oleh Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam Putusan Nomor:35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam Putusan Nomor: 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg.? 2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam Putusan Nomor: 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg.? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Simpulan hasil penelitian : 1) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor: 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg menggunakan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut. 2) Pertimbangan hakim dalam penjatuhan perkara didasarkan pada pertimbangan yuridis dan sosiologis, yuridis yaitu berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Sosiologis yaitu hal - hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan terhadap terdakwa, sehingga Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 bulan penjara. Kata kunci : Pertimbangan, Majelis, Hakim, Korupsi

Actions (login required)

View Item