DAMPAK EKSISTENSI KENDARAAN BERMOTOR YANG BERBASIS APLIKASI TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR NON APLIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TRANSPORTASI DI KOTA PADANG

Rivega Rahma, Zakila and Yofiza, Media (2022) DAMPAK EKSISTENSI KENDARAAN BERMOTOR YANG BERBASIS APLIKASI TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR NON APLIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TRANSPORTASI DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (575kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (184kB)
	Text BAB I.pdf Download (415kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	Text BAB IV.pdf Download (188kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (298kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)

Abstract

Pada pasal 140 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan menjelaskan tentang angkutan umum yang digunakan oleh masyarakat. Kendaraan bermotor sering digunakan sebagai alternatif angkutan umum oleh masyarakat. Seiring perkembangan zaman adanya inovasi dalam jasa kendaraan bermotor sehingga memunculkan kendaraan bermotor berbasis aplikasi. Ada beberapa perselisihan terjadi antara driver kendaraan bermotor berbasis aplikasi dengan driver kendaraan bermotor non aplikasi. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah Dampak Eksistensi Kendaraan Bermotor yang Berbasis Aplikasi terhadap Kendaraan Bermotor Non Aplikasi dalam Perspektif Hukum Transportasi di Kota Padang? 2) Bagaimanakah Upaya Pemerintah untuk Menertibkan Tarif Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi?. Jenis penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian : (1) Terjadinya penurunan pendapatan yang dirasakan oleh driver kendaraan bermotor non aplikasi semenjak hadirnya jasa kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi (2) Terjadinya penurunan jumlah penumpang yang diangkut oleh driver kendaraan bermotor non aplikasi setiap harinya. Upaya pemerintah untuk menertibkan tarif kendaraan bermotor berbasis aplikasi yaitu dengan mengeluarkan (Kepmenhub) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Actions (login required)

View Item