Jihan Safira, Rusja Septariani and Zarfinal, Zarfinal (2022) TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI KOTA PADANG (Studi Kasus: Notaris atau PPAT Indra Jaya, S.H.). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
Text
COVER SKRIPSI JIHAN SAFIRA.pdf Download (1MB) |
|
Text
ABSTRAK SKRIPSI JIHAN SAFIRA..pdf Download (8kB) |
|
Text
BAB 1 SKRIPSI JIHAN SAFIRA...pdf Download (207kB) |
|
Text
BAB 2 SKRIPSI JIHAN SAFIRA.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB) |
|
Text
BAB 3 SKRIPSI JIHAN SAFIRA..pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB) |
|
Text
BAB 4 SKRIPSI JIHAN SAFIRA..pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI JIHAN SAFIRA..pdf Download (10kB) |
Abstract
Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang bertugas untuk membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Bagaimana Tanggung jawab PPAT dalam jual beli tanah dan akibat hukumnya.2) Apa hambatan PPAT Indra Jaya dalam transaksi jual beli tanah pembayaran menggunakan cek atau giro yang tidak tunai?.Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang diambil dari keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang kelihatan. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan sekundar. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah: 1) Tanggung jawab PPAT membantu mengantarkan proses balik nama dari pihak penjual kepada pihak pembeli di Kantor Pertanahan. 2) Hambatan yang dihadapi PPAT dalam membuat akta jual beli tanah menggunakan cek/Bilyet Giro sebagai alat pembayaran yaitu cek/Bilyet Giro sebagai alat pembayaran mempunyai waktu efektif dan jatuh tempo dalam pembayaranya sehingga pembyaran harga tanah tidak dapat dilakukan seketika saat dilakukannya pembuatan akta jual beli. Walaupun kesepakatan mengenai harga dan kondisi tanah yang dijualbelikan telah disepakati yang menandakan jual beli telah terjadi namun penyeraham tanah sebagai benda tidak bergerak melalui penyerahan sertipikat dan akta jual beli tidak dapat segera dilakukan sebelum dilunasinya harga tanah. Untuk mengatasinya dilakukan penempatan sememtara sertipikat dan akta jualbelinya hingga dilunasinya pembayaran harga tanah yang telah disepakati. Kata kunci: Tanggung jawab, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jual beli tanah
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Hukum FH |
Date Deposited: | 10 Mar 2022 01:19 |
Last Modified: | 10 Mar 2022 01:19 |
URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/7779 |
Actions (login required)
View Item |