PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANAH LIAT TANPA IZIN (Studi Perkara Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg)

Sherin, Permata Ayda and Yetisma, Saini (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANAH LIAT TANPA IZIN (Studi Perkara Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER SKRIPSI SHERIN PERMATA AYDA.pdf Download (713kB)
	Text BAB I SHERIN PERMATA AYDA.pdf Download (288kB)
	Text BAB IV SHERIN PERMATA AYDA.pdf Download (153kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA SHERIN PERMATA AYDA.pdf Download (156kB)
	Text SKRIPSI SHERIN PERMATA AYDA - .pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penambangan tanah liat tanpa izin diatur dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Seperti pada Putusan Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN-Pdg, dimana dalam putusan tersebut terdakwa S terbukti secara sah telah melakukan suatu tindak pidana penambangan tanah liat tanpa izin. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanah liat tanpa izin Perkara Putusan Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg ? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanah liat tanpa izin pada Perkara Putusan Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg ? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian : (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanah liat tanpa izin adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu terdakwa S telah melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2) Pertimbangan hakim, putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dipertimbangkan terlebih dahulu dengan pertimbangan yuridis dimana jaksa dapat membuktikan secara sah dakwaannya dan pertimbangan non yuridis.

Actions (login required)

View Item