KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI KOTA PADANG

Ichsan Pratama, Rivandi and Zarfinal, Zarfinal (2022) KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text Cover Skripsi.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (337kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text BAB III SKRIPSI ICHSAN PRATAMA RIVANDI.pdf Download (176kB)
	Text BAB IV.pdf Download (94kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (297kB)
	Text SKRIPSI ICHSAN 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (783kB)

Abstract

Salah satu dari Akta yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas ialah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai salah satu bentuk dari Akta partij yang didalamnya memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan. Selanjutnya, Notaris berwenang membuat Akta RUPS tersebut ke dalam bentuk akta autentik. Rumusan Masalah adalah : 1) Bagaimanakah tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di kota padang?, 2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di kota padang?. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dengan cara melakukan wawancara dengan Notaris dan pihak Perseroan Terbatas. Sumber data dengan data primer dan data sekunder, selanjutnya data dianalisis dengan metode kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah: 1) Notaris dalam pembuatan akta RUPS tidak bertanggungjawab atas akta yang dibuat dihadapan Notaris, kebenaran isi akta menjadi tanggungjawab semua pihak yang hadir pada RUPS. Notaris hanya bertanggungjawab terhadap bentuk dari akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuatnya secara formalitas saja. 2) Perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta RUPS yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata adalah adanya Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang bersifat independen, dalam hal ini bilamana terdapat adanya pengaduan ataupun kasus sengketa yang melibatkan Notaris, maka wajib melewati persetujuan Majelis Pengawas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Actions (login required)

View Item