PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps

Mathorisa, Amorina Farhan and Deaf, Wahyuni Ramadhani (2022) PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text bagian 1-1-6.pdf Download (2MB)
	Text bagian 1 (1)-7-13.pdf Download (656kB)
	Text bagian 3.pdf Download (315kB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pada pemberlakuan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, kebebasan masyarakat dalam berpendapat di muka umum masih menjadi perdebatan. Seperti pada Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps. Terdakwa dikenai pasal 28 Ayat 2 UU ITE terhadap suatu golongan masyarakat yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada saat terdakwa berpendapat tentang aturan Rapit Test dimasa pandemi. Terdakwa dikenai pidana 1 tahun 2 bulan serta denda 10 juta rupiah. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)? Jenis penelitian yuridis normatif dari sumber data sekunder, teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research), analisis data secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Penerapan Pidana kasus ini tergolong minimum karena pidana yang dijatuhkan tidak mencapai sepertiga dari ketentuan pidana maksimal. 2) Pertimbangan hakim yuridis berdasarkan dakwaan JPU, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti serta hukum yang mengaturnya telah terpenuhi dipersidangan. Pertimbangan hakim non yuridis telah mempertimbangkan berdasarkan keadaan sosial, psikologi dan kriminologis terdakwa.

Actions (login required)

View Item