PERAN SATUAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG DALAM PENANGANAN KASUS DESTRUCTIVE FISHING DI PERAIRAN SUMATERA BARAT

Ilham, Zulhamid and Eni, Kamal (2022) PERAN SATUAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG DALAM PENANGANAN KASUS DESTRUCTIVE FISHING DI PERAIRAN SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER, HALAMAN PENGESAHAN, ABSTRAK DAN DAFTAR ISI.pdf Download (2MB)
	Text BAB PENDAHULUAN.pdf Download (416kB)
	Text BAB KESIMPULAN SARAN DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (431kB)
	Text FULLTEKS SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satwas SDKP Padang dalam pengawasan dan penanganan kasus destruktif fishing di perairan Sumatera Barat serta menganalisis jenis kasus destruktif fishing yang pernah diamankan oleh Satwas SDKP Padang di perairan Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2022 di kantor Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Padang, yang beralamat di Jln. Raya Padang Painan KM.16 Kec. Bungus Teluk Kabung, Provinsi Sumatera barat. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian kualitatif melalui wawancara secara langsung ke kantor Satwas SDKP Padang, kemudian untuk melengkapi data dilakukan studi pustaka dari jurnal, buku, artikel, maupun majalah ilmiah. Dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Perikanan, petugas pengawas memiliki wewenang yang diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004, yang dijelaskan dalam pasal 66.Penyidik perikanan mepunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 73A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pada rentang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bulan Juni dari data yang ada terdapat 2 (dua) kasus destructive fishing yang terjadi di Perairan Sumatera Barat, kasus tersebut merupakan kasus penangkapan menggunakan alat tangkap jaring trawl dan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap bagan di kawasan konservasi Pulau Pieh. Untuk tingkat Pendidikan sertifikat Nakhoda dari tahun 2018 – 2022 (Juni) terdapat nilai persentase Pendidikan yang beragam dari SD – SMA. Namun untuk pengurusan SKK – Nakhoda masih rendah, karena kurangnya kesadaran memelihara lingkungan untuk pembangunan di bidang perikanan yang berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item