ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG DI PHK BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI INDONESIA

Azka Muhammad Nuzul, Azka and Dr. Maiyestati, S.H, M.H, Dr. Maiyestati, S.H, M.H (2022) ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG DI PHK BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (667kB)
	Text BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (354kB)
	Text BAB IV PENUTUP.pdf Download (382kB)
	Text SKRIPSI AZKA MUHAMMAD NUZUL.pdf Download (1MB)

Abstract

Buruh atau pekerja di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diartikan sebagai “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Rumusan masalah:1) Bagaimana perbandingan prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukakn perusahaan berdasarkan UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan UU no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja 2) apakah perbedaan hak-hak yang diterima oleh pekerja/buruh setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan UU.No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja? Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian:1) Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pekerja dalam pemutusan hubungan kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan adalah dalam bentuk kompensasi, hal ini sebenarnya telah diatur dalam pasal 164 ayat (3) undang-undang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerja diberikan hak pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), yaitu masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 136 ayat (3) dan santunan hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) 2) hak-hak yang seharusnya didapatkan pekerja sehingga tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan gunanya untuk memperkecil pengangguran di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata kunci:Perlindungan, Hukum, Pekerja, Buruh.

Actions (login required)

View Item