PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DARI NEGARA DI DESA SUNGAI PASAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

Widya Hasanah, Putri and Adri, Adri (2022) PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DARI NEGARA DI DESA SUNGAI PASAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER, HALAMANPENGESAHAN, PERSETUJUAN, ABSTRAK DAN DAFTAR ISI.pdf Download (299kB)
	Text BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (235kB)
	Text BAB KESIMPULAN SARAN DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (168kB)
	Text FULL TEKS SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (633kB)

Abstract

“PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DARI NEGARA DI DESA SUNGAI PASAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN” Widya Hasanah Putri1, Adri1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail: widya.hasanah112@gmail.com ABSTRAK Pendaftaran tanah di atur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah pemerintah telah membuat suatu kebijakan yaitu Prona dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum kepemilikan tanah. Rumusan masalah adalah (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria. (2) Apa kendala dan upaya Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional dari negara di desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur kota Pariaman. Jenis penelitian yuridis sosiologis, data utama adalah data primer, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen, data analisis secara kualitatif. Hasil Penelitian: (1) Pelaksanaan Prona berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 tahun 2015 yang dilakukan melalui 9 tahapan dimulai dari kegiatan penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data/alat bukti/alas hak, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman dalam hal bekas tanah milik adat, penerbitan SK Hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat. (2) Kendala dalam pelaksanaan Prona disebabkan oleh beberapa aspek yaitu aspek masyarakat yang keberatan dengan adanya program Prona yang dinilai berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama dan juga dengan alasan tanah yang dimiliki adalah tanah pusako tinggi/tanah warisan dan aspek petugas yang kurang dalam memberikan penyuluhan.Upaya dalam pelaksanaan Prona mengadakan penyuluhan yang lebih efektif dan jelas agar tidak ada kesalahan dan menghemat waktu pelaksanaan Prona. Kata Kunci: Pelaksanaan, Pendaftaran tanah, Prona

Actions (login required)

View Item