PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN RAWAT JALAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN LANGSUNG OLEH DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA PADANG

Hendria, Putra and Maiyestati, Maiyestati and Zarfinal, Zarfinal (2022) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN RAWAT JALAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN LANGSUNG OLEH DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA PADANG. Masters thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text TESIS 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (289kB)
	Text KESIMPULAN DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (211kB)
	Text COVER HINGGA DAFTAR ISI.pdf Download (548kB)

Abstract

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu. Hal itu memberikan makna bahwa Dokter Penanggung Jawab Pelayanan harus bekerja sesuai standar profesi dokter dan standar pelayanan rumah sakit. Kehadiran peserta didik atau mahsiswa kedokteran dalam rumah sakit pendidikan tidak bisa menggantikan peran dan fungsi DPJP. Rumusan masalah penelitian: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pasien rawat jalan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan langsung oleh DPJP di Rumah Sakit Pendidikan Utama Padang?, 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi pasien rawat jalan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan langsung oleh DPJP di Rumah Sakit Pendidikan Utama Padang?, 3) Apakah upaya perlindungan hukum bagi pasien rawat jalan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan langsung oleh DPJP di Rumah Sakit Pendidikan Utama Padang?. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer, diperoleh dari wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasilnya yaitu belum terpenuhinya dengan baik perlindungan hukum bagi pasien rawat jalan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan langsung oleh DPJP. Kendala adalah Pasien tidak mendapat pelayanan langsung dari DPJP karena kesibukan dari DPJP, Tidak adanya punishmen atau sanksi kepada DPJP yang melanggar ketentuan, dan pelayanan yang tidak sesuai kode etik.

Actions (login required)

View Item