ANALISIS YURIDIS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA DITINJAU DARI MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) 2022

Fathia, Azzhara and Deswita, Rosra (2023) ANALISIS YURIDIS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA DITINJAU DARI MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) 2022. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (401kB)
	Text BAB PENDAHULUAN.pdf Download (103kB)
	Text BAB PENUTUP.pdf Download (24kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (81kB)
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (656kB)

Abstract

Perlindungan para pekerja migran diatur dalam International Labour Organization (ILO) dengan tujuan agar pekerja migran dapat terpenuhi hak- haknya serta dapat menjaga harkat martabatnya selama berada di luar negaranya sendiri. Tetapi pengaturan yang dikeluarkan ILO dihitung tidak mencukupi dikarenakan tidak semua negara yang meratifkasinya. Sehingga banyak pekerja migran yang tereskploitasi selama bekerja di luar negeri, tidak hanya itu saja banyak pekerja migran yang masuk atau bekerja di luar negeri secara illegal dengan mengubah visa jalan menjadi visa kerja setibanya di negara penempatan. Tidak hanya bergantung pada pengaturan yang dikeluarkan ILO, hal ini membuat Pemerintah selalu melakukan upaya untuk dapat melindungi warganya di luar negeri. Untuk meminimalisir kasus ini, Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia sepakat menandatangani MoU Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia pada tahun 2022. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia menurut Memorandum of Understanding (MoU) 2022? 2) Bagaimanakah analisis yuridis penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia ditinjau dari Memorandum of Understanding (MoU) 2022? Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan melalui studi dokumentasi, data analisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1)prosedur penempatan PMI telah sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan cara One Channel System (OCS). 2) MoU yang disepakati sempat tidak diamanatkan oleh sebelah pihak sehingga diadakannya penandatanganan kembali tanpa ada penukaran atau penghapus atas apa yang telah disepakati sebelumnya, hal ini dilakukan untuk dapat mewujudkan bahwa kedua belah pihak sama- sama tunduk terhadap MoU tersebut.

Actions (login required)

View Item