IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANGPEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DI KOTA PADANG PANJANG

NAZIFUL AKMAL, NAZIFUL AKMAL (2018) IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANGPEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DI KOTA PADANG PANJANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text abstrak.docx Download (33kB)
	Text BAB I 1.docx Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DOX.docx Download (18kB)
	Text Outline skripsi_N.A.docx Download (20kB)

Abstract

IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DI KOTA PADANG PANJANG Naziful Akmal1,, Dr. Sanidjar Pebrihariati R SH., MH1, Drs. Suparman Khan M.Hum1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email : naziful_akmal@yahoo.com ABSTRAK Penyelenggaraan otonomi disesuaikan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat untuk mewujudkan tujuan negara. Kalau dicermati di Kota Padang Panjang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang belum menerapkan sepenuhnya asas tata kerja yang jelas dan pembagian habis tugas. Implementasi tugas dan kewenangan perangkat daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang. Rumusan masalah: 1) Bagaimana peran perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang. 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah di Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian adalah 1). Peran Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang telah dicantumkan dalam Peraturan Walikota. 2). Kendala-kendala yang dihadapi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang mengeluarkan Kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang; Keterbatasan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pekerjaannya, Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah yang satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan urusan pekerjaan, Keterbatasan lahan dalam pembangunan kantor. Kata kunci: Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota

Actions (login required)

View Item