Peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online

Muhammad Rizqi Fajri Fahmi, Fajri and Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H, Sanidjar (2023) Peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER-DAFTAR ISI.pdf Download (602kB)
	Text BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (461kB)
	Text BAB IV PENUTUP.pdf Download (204kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (404kB)
	Text SKRIPSI FIX.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah daerah mempunyai peranan penting guna menjamin keberlangsungan suatu pelayanan yang efektif dan efisien agar dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah1)Bagaimanakah Peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online?2)Apa Saja Kendala-kendala yang Ditemui dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi?3)Apa Saja Upaya yang Dilakukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam Mengatasi Kendala-Kendala dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online? Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, data yang terkumpul di analisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian:1)Peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online belum efektif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.2)Terdapat kendala pelaku usaha tidak mengerti mengakses website dan jaringan.3)Upaya yang dapat dilakukan: membuka layanan konsultasi dan pendampingan, melakukan sosialisasi, memberikan informasi terkait dokumen yang harus disiapkan jika jaringan sudah mulai membaik.

Actions (login required)

View Item