KAJIAN YURIDIS TERHADAP SURAT PENUNJUKAN PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGAI OBJEK TATA USAHA NEGARA DAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN

Yatafao, Mendrofa and Darmini, Roza and Boy, Yendra Tamin (2021) KAJIAN YURIDIS TERHADAP SURAT PENUNJUKAN PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGAI OBJEK TATA USAHA NEGARA DAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN. Masters thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text abstrak.pdf Download (15kB)
	Text bab i.pdf Download (508kB)
	Text bab ii-iii.pdf Restricted to Registered users only Download (655kB)
	Text bab iv.pdf Download (22kB)
	Text cover.pdf Download (294kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (2MB)

Abstract

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA) atau Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai pejabat tata usaha negara. Salah satu kewenangan Pokja ULP atau Pokja Pemilihan adalah menetapkan pemenang lelang. Pihak yang dirugikan sering mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Permasalahan yang diangkat adalah (1) apakah surat penetapan pemenang lelang yang diterbitkan oleh Pokja ULP atau Pokja Pemilihan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah merupakan objek Tata Usaha Negara, (2) Bagaimana titikxsinggung kewenangan absolutxantara Peradilan TataxUsaha Negara denganxPeradilan Umum dalamxobjek sengketa TataxUsaha Negara SuratxPenetapan Pemenang lelangxdan menjadi objek sengketaxperdata. Pendekatan penelitian yuridis normatif yaituxpendekatan undang- undang dengan menelaah semuaxUndang- Undang yangxbersangkut paut denganxisu hukum yangxdihadapi. Data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder, data tersier, untuk di analisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitianxini adalah Surat Penetapan Pemenang Lelang bukan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara karena telah melebur pada perbuatan perdata pada saat tanda tangan kontrak. Namun lahirnya Undang- Undang Nomor 30 Tahunx2014 tentang Administrasi Pemerintahan makna keputusan tata usaha negara diperluas sehingga Surat Penetapan Pemenang Lelang dinilai sebagai Objek Tata Usaha Negara bersifat final yang diperluas. Titik singgung kompetensi absolut peradilan tata usaha negara dengan peradilan umum terletak pada tindakan perdata yaitu tanda tangan kontrak. Kata kunci: Kewenangan; Surat Penetapan Pemenang Lelang; Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; PeradilanxTata UsahaxNegara.

Actions (login required)

View Item