KAJIAN PEMUTUSAN KONTRAK DAN SANKSI DAFTAR HITAM (BLACKLIST) PADA PENYEDIA BARANG/JASA PROYEK KONSTRUKSI DI KABUPATEN SIJUNJUNG

RODIOL, GAFUR and Eva, Rita and Robby, Permata (2021) KAJIAN PEMUTUSAN KONTRAK DAN SANKSI DAFTAR HITAM (BLACKLIST) PADA PENYEDIA BARANG/JASA PROYEK KONSTRUKSI DI KABUPATEN SIJUNJUNG. Masters thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text bab i.pdf Download (439kB)
	Text abstrak.pdf Download (423kB)
	Text bab v.pdf Download (424kB)
	Text babb ii-iv.pdf Restricted to Registered users only Download (668kB)
	Text cover.pdf Download (443kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (419kB)
	Text lampiran.pdf Download (502kB)

Abstract

Pengenaan sanksi daftar hitam (blacklist ) kepada 3 (tiga ) badan usaha/perusahaan di Kabupaten Sijunjung berawal dari pemutusan kontrak yang diberikan oleh PPK Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sijunjung. Pemicu terjadinya pemutusan kontrak oleh PPK karena adanya permasalahan - permasalahan pada masa pelaksaanan kontrak yang tidak dapat ditangani oleh pihak PPK dan penyedia barang/jasa dengan baik, untuk itu diperlukan kajian tentangPemutusan Kontrak dan SanksiDaftar Hitam (Blacklist ) pada Penyedia Barang/Jasa Proyek Konstruksi di Kabupaten Sijunjung.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian prosedur proses pemutusan kontrakdan sanksi daftar hitam (blacklist )di Kabupaten Sijunjung, mengetahui permasalahan yang dialami penyedia barang/jasa sehingga terjadi pemutusan kontrak dan sanksi daftar hitam (blacklist ), dan menemukan solusi agar penyedia barang/jasa tidak terkena pemutusan kontrak dan sanksi daftar hitam (blacklist )untuk masa yang akan datang. Pada penelitian ini penulis menggunakan metoda kualitatif yaitu dengan observasi dan wawancara langsung dengan para responden yang terdiri dari penyedia barang/jasa yang terkena sanksi blacklist di kabupaten Sijunjung. Hasil penelitian ini yaitu Proses pemutusan blacklist di kabupaten Sijunjung sudah sesuai dengan prosedur yang ada padaPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Akan tetapi terdapat ketidak tepatan jadwal pemberian surat peringatan dari PPK kepada penyedia barang/jasa hal ini tidak sesuai dengan yang telah disyaratkan dalam syarat-syarat umum kontrak tentang penanganan kontrak kritis. Permasalahan yang dialami penyedia barang/jasa selama pelaksanaan proyek sehingga proyek mengalami keterlambatan dan mengakibatan pemutusan kontrak adalah faktor peralatan, faktor biaya, faktor cuaca, faktor tenaga kerja, faktor material, dan faktor lahan.Strategiyang harus dilakukan agar penyedia barang/jasa tidak terkena pemutusan kontrak untuk masa yang akan datang adalah Kontraktor harus sanggup menyediakan peralatan, Pengguna dan penyedia barang/jasa hendaknya melakukan aanwijzing lapangan, Penyedia barang/jasa harus mempunyai modal, Penyedia barang/jasa menyediakan tenaga ahli/personil tetap, Penyedia barang/jasa harus bisa mensiasati pekerjaan apabila cuaca berubah/hujan, Pengguna barang/jasa harus memastikan waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan jadwal tradisi masyarakat turun ke sawah. Kata Kunci : Proyek konstruksi, blacklist, pemutusan kontrak

Actions (login required)

View Item