OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2019-2024 TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN TANAH DATAR

Adrijinil, Simabura and Darmini, Roza and Maiyestati, Maiyestati (2021) OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2019-2024 TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN TANAH DATAR. Masters thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

[img] Text
Tesis Adrijinil Point 1.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Tesis Adrijinil Point 2.pdf

Download (344kB)
[img] Text
Tesis Adrijinil Point 3.pdf

Download (8kB)
[img] Text
Tesis Adrijinil Full Teks.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2019-2024 TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN TANAH DATAR Adrijinil Simabura1 Darmini Roza1 Maiyestati2 Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta E-mail : Adrijinil@gmail.com ABSTRAK Pengawasan terhadap APBD yang dilakukan oleh DPRD merupakan hak setiap anggota DPRD dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di daerah pemilihannya. APBD merupakan rencana keuangan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Maka dalam Pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran, diperlukan adanya pengawasan yang kuat. Pengawasan DPRD terhadap APBD tidak hanya terbatas pada penggunaan anggaran tetapi juga pada sisi pemasukan dan pendapatan. Metode penelitian yang digunakan yuridis Sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah 1) Data Primer 2) Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian disimpulkan : 1) Pelaksanaan Pengawasan terhadap APBD Kabupaten Tanah Datar belum maksimal di lakukan Oleh DPRD Kabupaten Tanah Datar, hal itu diketahui dalam pelaksanaan APBD masih terjadi penyimpangan dan pelanggaran; 2) Faktor-faktor penghambat DPRD Kabupaten Tanah Datar melakukan optimalisasi pengawasan terhadap APBD disebabkan oleh: 1) Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal adalah kurangnya kemampuan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar terhadap APBD dan Kurangnya komunikasi politik antara Anggota DPRD. Faktor Eksternal yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap APBD Kabupaten Tanah Datar. Kata Kunci : Pengawasan, APBD, DPRD

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Program Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User: Hukum Magister
Date Deposited: 02 Sep 2021 02:35
Last Modified: 02 Sep 2021 02:35
URI: http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/6309

Actions (login required)

View Item View Item