PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR). (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PASIR JAMBAK KOTA PADANG)

Suci, Ramadhani and Boy, Yendra Tamin and Suparman, Khan (2021) PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR). (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PASIR JAMBAK KOTA PADANG). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 2. SUCI 1410012111299 COVER.pdf Download (737kB)
	Text 2. SUCI 1410012111299 BAB I.pdf Download (224kB)
	Text 2. SUCI 1410012111299 BAB II-III.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text 2. SUCI 1410012111299 BAB IV.pdf Download (91kB)
	Text 2. SUCI 1410012111299 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (92kB)

Abstract

Dinas Pekerjaan Umum adalah sebuah instansi pemerintah yang dipercaya oleh Pemerintah untuk menjadi penyelenggara pengadaan proyek-proyek pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementrian Pekerjaan Umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam pembangunan Jembatan di Pasir Jambak Kota Padang ? 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam pembangunan jembatan di Pasir Jambak Kota Padang ? 3) Apa saja upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang( PUPR) dalam pembangunan jembatan di Pasir Jambak Kota Padangt? Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil dari penelitian adalah : 1) Tugas dan Fungsi Dinas PUPR dalam pembangunan jembatan di Pasir Jambak adalah PUPR diberikan wewenang Pemerintah Kota Padang untuk membangun jembatan Strategis Wilayah-I yang berguna untuk mengurangi kemacetan pada jam-jam sibuk. 2) Kendala yang dihadapi Oleh Dinas PUPR dalam pembangunan jembatan di Pasir Jambak adalah masalah anggaran (dana). 3) Upaya yang dlakukan oleh Dinas PUPR dalam pembangunan jembatan di Pasir Jambak adalah Dinas PUPR melakukan langkah-langkah, proses-proses, dan prosedur yang berlaku didalam peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan. Kata kunci : Dinas PUPR, Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur

Actions (login required)

View Item