PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Danil, Oktriyendi and Nurbeti, Nurbeti and Suamperi, Suamperi (2021) PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 13. DANIL 13-270 COVER.pdf Download (1MB)
	Text 13. DANIL 13-270 PENDAHULUAN.pdf Download (263kB)
	Text 13. DANIL 13-270 PENNUTUP DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (166kB)
	Text 13. DANIL 13-270.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Program Bantuan Operasional Sekolah yang dimulai sejak bulan Juli 2005 sampai dengan sekarang berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun, tetapi masih saja ada pihak yang berperilaku curang dan menyebabkan kerugian bagi banyak orang, contohnya seperti Kepala Sekolah yang menjadi tersangka dalam penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dan membuat dirinya ditahan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengawasan dalam pelaksanaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah di SMA Negeri 1 Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota? (2) Bagaimana proses pelaporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di SMA Negeri 1 Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota? (3) Apakah kendala dan upaya dalam proses pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di SMA Negeri 1 Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan adalah (1) Pengawasan dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS dilakukan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dengan mendatangi sekolah satu kali dalam sebulan. (2) Proses pelaporan pertanggungjawaban dana BOS tahun 2015-2016 dilaporkan ke Dinas Kabupaten Lima Puluh Kota sedangkan pada tahun 2017 sampai saat ini dipindahkan ke Dinas Provinsi Sumatera Barat. (3) Kendala yang dihadapi pada umumnya terletak pada kebijakan dari pada juknis BOS itu sendiri karna banyaknya larangan dalam penggunaan dana BOS. Kata kunci : Pertanggungjawaban, Dana BOS, Kualitas Pendidikan.

Actions (login required)

View Item