PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHERS CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (CAT) TAHUN 1984 (Studi kasus terhadap Tenaga Kerja Indonesia sebagai korban penyiksaan di Malaysia Tahun 2016)

Indian, Putra and Narzif, Narzif and Deswita, Rosra (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHERS CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (CAT) TAHUN 1984 (Studi kasus terhadap Tenaga Kerja Indonesia sebagai korban penyiksaan di Malaysia Tahun 2016). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (203kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (194kB)
	Text PENUTUP.pdf Download (242kB)
	Text 9. INDIAN 14-252.pdf Restricted to Repository staff only Download (590kB)

Abstract

Perlindungan TKI di luar negeri yang mengalami penyiksaan khususnya di Malaysia sudah sering dibahas dan dibicarakan supaya terpenuhinya Hak dan Kewajiban TKI dalam melakukan pekerjaannya di negara tujuan. Maka dari itu butuh adanya dasar hukum yang mengatur yaitu Convention Against Torture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) Tahun 1984. Permasalahannya adalah; 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap TKI yang mendapatkan penyiksaan ditinjau dari CAT of 1984? 2) Bagaimanakah upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri khususnya di Malaysia? Metode penelitian adalah hukum normatif. Sumber data yang digunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh studi kepustakaan yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1. Perlindungan hukum diberikan kepada TKI yang mendapatkan penyiksaan di luar negeri sudah dilaksanakan dengan prosedur dan penyelesaian kasus terdapat pada Pasal 14, dimana korban yang mengalami penyiksaan harus mendapatkan ganti rugi, kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitsi sepenuh mungkin, namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.Upaya pemerintah Indonesia Membuat peta penyebaran WNI, menindaklanjuti kesepakatan pemerintah Indonesia-Malaysia, meningkatkan pemahaman kewajiban TKI di luar negeri, melaksanakan komitmen pelayanan dan perlindungan bagi WNI dan BHI di luar negeri, mengenai kebijakanInpres 06 Tahun 2006 tentang kebijakan reformasi system penempatan dan perlindungan TKI, melakukan evaluas iterhadap arus migrasi Tenaga Kerjadari Indonesia ke Malaysia, mengkaji secara cermat norma-norma perlindungan hukum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Penyiksaan, Konvensi Menentang Penyiksaan 1984

Actions (login required)

View Item