PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYIMPANAN MINERAL YANG BUKAN DARI PEMEGANG IZIN DI PULAU PUNJUNG (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj)

Ramatulloh, Madhani and Syafridatati, Syafridatati (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYIMPANAN MINERAL YANG BUKAN DARI PEMEGANG IZIN DI PULAU PUNJUNG (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (685kB)
	Text BAB I.pdf Download (151kB)
	Text BAB IV.pdf Download (43kB)
	Text REVISI SKRIPSI DANI - 04 AGUSTUS 2022 FIX.pdf Download (970kB)

Abstract

Penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Seperti pada Putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj, dimana putusan tersebut Terdakwa EY telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj? (2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj? Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan bahan buku primer, bahan buku sekunder, dan bahan buku tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin bahwasanya terdakwa EY mengakui perbuatannya dan dipenjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EY ditinjau dari pertimbangan yuridis antara lain yaitu dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan alat bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Actions (login required)

View Item