ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DARI TNI/POLRI AKTIF OLEH KEMENDAGRI DALAM PRESPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Dimas Alviory, Rachmad and Boy Yendra, Tamin (2022) ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DARI TNI/POLRI AKTIF OLEH KEMENDAGRI DALAM PRESPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text i. COVER, HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN,ABSTRAK DAN DAFTAR ISI.pdf Download (650kB)
	Text ii. BAB PENDAHULUAN.pdf Download (325kB)
	Text iii. BAB KESIMPULAN SARAN DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (147kB)
	Text iv. FULLTEKS SKRIPSI (dari halaman COVER sampai LAMPIRAN).pdf Restricted to Repository staff only Download (689kB)

Abstract

Menjadi perhatian oleh pemerintah pusat terkhususnya mendagri dalam penunjukan PLT kepala daerah yang berasal dari Polri/TNI aktif. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana kedudukan Tugas Kepala Daerah dari TNI/POLRI aktif oleh kemendagri dalam prespektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? (2) Implikasi huukum kedudukan Tugas Kepala Daerah dari TNI/POLRI aktif oleh kemendagri dalam prespektif undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? Jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian: Analisis Yuridis Penetapan PLT Kepala Daerah Dari Tni/Polri Aktif Oleh Kemendagri Dalam Perspektif Undang- Udang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (1) Pengaturan penunjukan PLT kepala daerah dari tni/Polri aktif oleh kemendagri diatur Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai “Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota POLRI setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.” (2 Implikasi hukum kedudukan Tugas Kepala Daerah dari TNI/POLRI aktif oleh kemendagri dalam prespektif undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sangat bertentangan dengan tugas dan wewenang TNI-Polri aktif, mengingat PLT/PJ kepala daerah merupakan jabatan desentalisasi kepentingan pemerintah pusat kepada daerah.

Actions (login required)

View Item