PENGUSULAN HAKIM MELALUI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Rafky, Rahmadhana Trianda and Nurbeti, Nurbeti (2022) PENGUSULAN HAKIM MELALUI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (311kB)
	Text BAB PENDAHULUAN.pdf Download (423kB)
	Text BAB PENUTUP.pdf Download (166kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (382kB)
	Text SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan. Dibentuknya Komisi Yudisial yang berfungsi sebagai lembaga pengawas dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia dalam sistem kekuasaan kehakiman merupakan suatu reaksi dari masyarakat terhadap lembaga peradilan yang ada karena kekecewaan terhadap independensi peradilan. Dimana independensi peradilan aparatnya tidak boleh dikontrol atau dipengaruhi oleh pihak manapun. Aparat yang dimaksud adalah hakim agung. Dengan dibentuknya Komisi Yudisial dapat melahirkan penilaian yang objektif, mengurangi kemungkinan adanya kecurangan berupa tindak nepotisme dan sebagai upaya preventif Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim. Rumusan masalah : (1) bagaimana proses seleksi calon-calon hakim dalam sistem ketatanegaraan? (2) bagaimana pengusulan hakim oleh Komisi Yudisial ke DPR ? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan : data sekunder dan primer. Data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa proses seleksi calon hakim agung oleh Komisi Yudisial akan di ajukan kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan setelah mendapat persetujuan akan di ajukan kepada Presiden untuk di tetapkan. Kata kunci : Ketatanegaraan, Pengusulan, Komisi Yudisial, Hakim

Actions (login required)

View Item