KEWENANGAN PERADILAN UMUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012

Safriadi, Safriadi and Uning, Pratimaratri and Yofiza, Media (2023) KEWENANGAN PERADILAN UMUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012. Masters thesis, Universitas Bung Hatta.

Preview	Text 1. Cover-Pendahuluan.pdf Download (6MB) | Preview
Preview	Text 2. Penutup-Daftar Pustaka.pdf Download (706kB) | Preview
	Text 3. Fullteks tesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Salah satu isi Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui peradilan umum sepanjang diperjanjikan dalam akad. Penjelasan tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan MK ditafsirkan berbeda oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN). Perbedaan itu dapat dilihat dari putusan hakim dalam memutuskan kewenangan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah Putusan MK. Rumusan permasalahan: 1) Bagaimanakah kewenangan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah pada putusan hakim PN setelah putusan MK? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim PN dalam memutuskan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah putusan MK. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya mayoritas Hakim PN menyatakan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Pertimbangan Hakim menyatakan berwenang, yaitu: kesepakatan para pihak dalam akad untuk memilih PN dan jenis perkaranya perbuatan melawan hukum. Pertimbangan menyatakan tidak berwenang yaitu: kewenangan mutlak pengadilan agama, PN dan arbitrase tidak lagi berwenang, pihak memilih PN setelah putusan MK, pihak telah memilih lembaga lain dalam akad, dan Mahkamah Agung RI telah menerbitkan aturan untuk mengakhiri dualisme pengadilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Program Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Hukum Magister
Date Deposited:	07 Mar 2023 06:16
Last Modified:	07 Mar 2023 06:16
URI:	http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/11619

Actions (login required)

View Item