PERANAN BUPATI DALAM PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN 43 (EMPAT PULUH TIGA) PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPANDI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

HARRY INDHARTA SHUBHANSYAH, HARRY INDHARTA SHUBHANSYAH (2018) PERANAN BUPATI DALAM PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN 43 (EMPAT PULUH TIGA) PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPANDI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text HARRY INDHARTA SHUBHANSYAHcover bab i.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

PERANAN BUPATI DALAM PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN 43 (EMPAT PULUH TIGA) PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN 1 Harry Indharta Shubhansyah, 1 Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H., 1 Drs. Suparman Khan M. Hum., 1 Program Study, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email : Harryindharta01@gmail.com ABSTRAK Padang Pariaman adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.328,79 km² dan populasi 391.056 jiwa (Sensus Penduduk 2010). Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun permasalahan yang diteliti: 1) Apa sajakah tugas dan kewenangan Bupati dalam menangani pembentukan pemerintahan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) pemerintahan nagari persiapan di Kabupaten Padang Pariaman ? 2) Apakah kendala-kendala yang di hadapi Bupati Dalam melaksanakan pembentukan pemerintahan nagari berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) pemerintahan nagari persiapan di Kabupaten Padang Pariaman ? Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan masalah yuridis sosiologis bersifat deskriptif. 1) Tugas dan Kewenangan Bupati dalam pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Bahwa Tugas dan Kewenangan Bupati sudah terdapat di dalam Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari persiapan di Kabupaten Padang Pariaman dalam pasal 9 2) Laporan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman harus digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Actions (login required)

View Item