PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DI WILAYAH PERAIRAN SUMATERA BARAT

Silvester, Aries Prilla Dacosta and Boy, Yendra Tamin and Harfiandri, Damanhuri (2020) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DI WILAYAH PERAIRAN SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text (ImageMagick conversion from other to application/pdf) 9 Silvester Aries Prilla Dacosta 1410016211017 Cover.pdf Download (100kB)
	Text (ImageMagick conversion from other to application/pdf) 9 Silvester Aries Prilla Dacosta 1410016211017 Abstrak.pdf Download (180kB)
	Text 9 Silvester Aries Prilla Dacosta 1410016211017 BAB I.pdf Download (176kB)
	Text 9 Silvester Aries Prilla Dacosta 1410016211017 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text 9 Silvester Aries Prilla Dacosta 1410016211017 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text 9 Silvester Aries Prilla Dacosta 1410016211017 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text 9 Silvester Aries Prilla Dacosta 1410016211017 BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text 9 Silvester Aries Prilla Dacosta 1410016211017 Daftar Pustaka.pdf Download (168kB)

Abstract

Penelitian dilakukan pada bulan Mei hingga Juli 2018, tempat pelaksanaan penelitian yaitu di Sumatera Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Nelayan Sumatera Barat, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, dan Polair Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi yang dikenakan terhadap pelaku illegal fishing, mengkaji usaha atau upaya yang dilakukan dalam mengatasi illegal fishing dan mengetahui hambatan dalam penegakan hukum illegal fishing di wilayah perairan Sumatera Barat. Metode penelitian yang akan dilakukan adalah metode observasi selanjutnya data yang diperoleh diuji secara deskriptif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di wilayah perairan Sumatera Barat, dapat dilihat dari peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Mulai dari penerapan sanksi kepada pelaku illegal fishing serta upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum untuk memberantas illegal fishing yang ada di wilayah perairan Sumatera Barat. Berdasarkan peraturan tersebut maka pelaku akan di pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 2000.000.000,- (dua miliar rupiah). Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku illegal fishing dalam penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang ingin melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Maka dari sanksi tersebut illegal fishing di Sumatera Barat dapat diatasi sebaik mungkin, sehingga habitat dan ekosistem di wilayah perairan Sumatera Barat bisa terlindungi dari penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Upaya yang dilakukan dalam pemberantasan illegal fishing di wilayah perairan Sumatera Barat, yaitu melakukan gelar patroli di sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat. Pengawasan ini biasanya dilaksanakan selama 7 sampai 15 hari, dengan jarak diatas 5 mil atau 8 km dari bibir pantai, selain itu pengawasan juga dilakukan di laut lepas belakang pulau Mentawai, Hal itu juga dapat mengatasi dari tindakan illegal fishing di wilayah perairan Sumatera Barat. Hambatan yang ditemukan dalam penelitian kali ini yaitu lemahnya sistem pengawasan yang telah dilakukan selama ini. Hal itu dapat dilihat dari kurangnya kapal pengawas yang ada di setiap daerah Sumatera barat, sesuai dari keterangan penyidik perikanan mereka hanya ada 6 kapal yang siap dioperasikan dalam melakukan pengawasan maupun Gelar Patroli di wilayah perairan Sumatera Barat

Actions (login required)

View Item