FITRIA HAYANI, FITRIA HAYANI (2018) PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.
Text
FITRIA HAYANI cover dan bab i.pdf Download (1MB) |
|
Text
Skripsi Fitria Hayani.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Fitria Hayani ¹ ,Nurbeti, S.H., M.H., ¹ Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., ¹, 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Fitriahayani18@gmail.com ABSTRAK Wisata bahari merupakan suatu bentuk kegiatan wisata atau refresing yang berkaitan dengan air, pantai, laut dan danau. Perwako Nomor 83 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Perkembangan dan pemanfaatan kawasan Kota Padang mengalami dalam pengembangan wisata bahari, terlihat belum adanya penyediaan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan pengunjung atau wisatawan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan Wisata Bahari. 2). Kendalakendala apa yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan Wisata Bahari. 3). Upaya-upaya apa yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan Wisata Bahari. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara kepada pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayan. Hasil penelitian adalah: 1). Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada. 2). Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu usaha-usaha pariwisata yang di kelola oleh masyarakat yang tidak mempunyai izin. 3). Upaya-upaya yang telah dilakukan ialah dengan membangun sadar wisata terutama kawasan wisata pantai yang dikelola masyarakat. Kata Kunci: Peranan, Dinas, Pariwisata, Kebudayaan.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Hermanto UBH |
Date Deposited: | 23 Jun 2023 03:32 |
Last Modified: | 23 Jun 2023 03:32 |
URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/13959 |
Actions (login required)
View Item |