PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGOLAHAN GAS BERSUBSIDI MENJADI NON BERSUBSIDI

AWALUL AMRI, AWALUL AMRI (2018) PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGOLAHAN GAS BERSUBSIDI MENJADI NON BERSUBSIDI. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text AWALUL AMRI cover.pdf Download (885kB)
	Text skripsi pidana awalul amri.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resort Kota Padang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Gas Bersubsidi Menjadi Non Bersubsidi Awalul Amri 1 1 , Uning Pratimaratri , Syafridatati 1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Universitas Bung Hatta Email: ABSTARK Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan tempertur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Pengolahan gas diatur dalam Pasal 23 ayat (2). Di Kota Padang berhasil diungkap kasus pengolahan gas bersubsidi menjadi non bersubsidi. Kepolisian Resort Kota Padang berhasil mengamankan sebanyak 400 tabung gas. Permasalahan penelitian: 1) Bagaimanakah cara kepolisian resort kota Padang dalam penegakan hukum pengolahan gas bersubsidi menjadi non bersubsidi? 2) Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh kepolisian Resort Kota Padang dalam penegakan hukum pengolahan gas subsidi menjadi non bersubsidi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan wawancara dan studi dokumen untuk menggumpulkan data. Data dianalis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Penegakan hukum oleh kepolisian resort kota Padang terhadap pelaku tindak pidana pengolahan gas bersubsidi menjadi non bersubsidi dengan upaya represif seperti, menangkap para pelaku pengolahan gas bersubsidi dan upaya preventif seperti, penyuluhan kepada masyarakat. 2) Kendala-kendala yang ditemui oleh kepolisian resort kota Padang dalam penegakan hukum adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya dana operasional, fasilatas yang memadai dalam menunjang tugas polisi di lapangan. Kata kunci: Kepolisian, Pengolahan, Gas, subsidi

Actions (login required)

View Item