PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK ILEGAL (Studi putusan Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg)

SHERLI PUTRI ERSYAH, SHERLI PUTRI ERSYAH (2018) PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK ILEGAL (Studi putusan Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text SHERLI PUTRI ERSYAH cover.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI SHERLI PUTRI ERSYAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK ILEGAL” (Studi putusan Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg) Sherli Putri Ersyah 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email: sheerliersyah@gmail.com 1 , Yetisma Saini 1 , Syafridatati ABSTRAK Peredaran kosmetik ilegal telah diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu kasus peredaran kosmetik ilegal telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara: 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg. Pelaku diancam hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah). Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pengedar kosmetik ilegal pada Perkara Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pengedar kosmetik ilegal pada Perkara Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg? Jenis penelitian digunakan adalah penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Penerapan pidana terhadap pengedar kosmetik ilegal dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 2) Berdasarkan Nomor Perkara 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg, sebelum hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek yaitu aspek yuridis, berupa dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, fakta-fakta, alat bukti dan aspek non yuridis, berupa hal-hal yang meringankan, halhal yang memberatkan, sifat baik dan buruk terdakwa. Kata Kunci : Penerapan, Pidana, Peredaran, Kosmetik Ilegal

Actions (login required)

View Item