PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

RETA PUSPITA SARI, RETA PUSPITA SARI (2018) PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text SKRIPSI RETA PUSPITA SARI.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)

Abstract

PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Reta Puspita Sari1, Dwi Astuti Palupi1 , Syofirman Syofyan2 . Prodi Ilmu Hukum, Universitas Bunghatta1 , Universitas Andalas2 . Email: retapuspita66@gmail.com ABSTRAK Illegal Fishing adalah tindakan penangkapan ikan secara terlarang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Indonesia telah membuat aturan hukum mengenai perlindungan wilayah Perairan Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, Undang-Undang No 5 Tahun 1983, Undang-Undang No 17 Tahun 1985 ,Undang-Undang No 31 Tahun 2004, Undang-Undang No 6 Tahun 1996 dan beberapa Peraturan Pemerintah lainnya untuk mengatur dan memberi kepastian hukum di wilayah perairan Indonesia terutama ZEEI. Rumusan masalahnya adalah 1) Pengaturan tindakan illegal fishing di Zona Ekonomi Ekslusif menurut UNCLOS 1982 dan Hukum Nasional? 2) Bagaimanakah implementasi Penegakan Hukum terhadap illegal fishing di ZEEI Natuna? Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian normatif, sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang disebut dengan data sekunder. Hasil penelitian adalah 1) pengaturan hukum mengenai illegal fishing di Zona Ekonomi Ekslusif sudah diatur sedemikian bijak oleh Pemerintah Indonesia dan sudah saling melengkapi satu sama lainnya 2) implementasi penegakan hukum terkendala oleh tidak sinkronnya antar aparat dilapangan dan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, menyebabkan penegakan implementasi hukum belum berjalan sebagaimana mestinya. Kata Kunci : lllegal Fishing, Zona Ekonomi Ekslusif, UNCLOS 1982

Actions (login required)

View Item