RANDA YULIAN FATRA, RANDA YULIAN FATRA (2018) PENERAPAN PASAL 288 UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.
Text
SKRIPSI_RANDA YULIAN FATRA_1110012111164.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
PENERAPAN PASAL 288 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2014/Pn Gst) RandaYulian Fatra1 , Yetisma Saini1 ,Rianda Seprasia2 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta 2 Program Studi Ilmu Hukum, Doseen Luar Biasa, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email :randaanduik@gmail.com ABSTRAK Anggota KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu lapangan diatur dalam Pasal 288 Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Seperti pada perkara nomor putusan 6/Pid.Sus/2015/PnGst. Bentuk masalah 1.Bagaimanakah penerapan Pasal 288 undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam putusan nomor 6/Pid.Sus/2014/Pn Gst? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjahtukan putusan terhadap pelanggaran Pasal 288 undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam putusan nomor 6/Pid.Sus/2014/Pn Gst ? Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1. Penerapan Pasal 288 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD memuat tiga unsur yaitu unsur setiap anggota KPPS, unsur dengan sengaja dan unsur pada hari yang sama. 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 6/Pid.Sus/2014/Pn Gst, berdasarkan analisa penulis Majelis Hakim sangat tepat dan telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum beserta semua saksi yang dihadirkan jaksa dan Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa Kata Kunci :Penerapan, KPPS, Pemilu, DPR
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Hermanto UBH |
Date Deposited: | 23 Nov 2023 02:31 |
Last Modified: | 23 Nov 2023 02:31 |
URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/17681 |
Actions (login required)
View Item |