PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGGADAIAN OBJEK JAMINAN TANPA HAK OLEH PEMBERI FIDUSIA (Studi Perkara Nomor. 121PK/Pid.Sus/2015)

AFIF FAKHRI, AFIF FAKHRI (2018) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGGADAIAN OBJEK JAMINAN TANPA HAK OLEH PEMBERI FIDUSIA (Studi Perkara Nomor. 121PK/Pid.Sus/2015). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text Skripsi Afif Fakhri.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGADAIAN OBJEK JAMINAN TANPA HAK OLEH PEMBERI FIDUSIA (Studi Perkara Nomor. 121PK/Pid.Sus/2015) Afif Fakhri 1 , Uning Pratimaratri 1 , Yansalzisatry 1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail : afiffakhri17@gmail.com Abstrak Pertanggungjawaban pidana terhadap penggadaian objek jaminan tanpa hak oleh pemberi fidusia diatur di dalam Pasal 23 ayat (2) dengan ketentuan pidana Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Pertanggung jawaban pidana dalam perkara No.121PK/Pid.Sus/2015 didasari dengan aspek pertimbangan yuridis oleh hakim. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana dari debitur dalam perjanjian pengikatan jaminan fidusia yang melakukan penggadaian objek jaminan tanpa hak izin pemberi fidusia? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap peninjauan kembali tindak pidana penggadaian objek jaminan tanpa hak oleh pemberi fidusia? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif denagn memakai data sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian yaitu: (1). Dalam Perkara No. 121PK/Pid.Sus/2015 sebagaimana telah terpenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dimana terdakwa mampu bertanggungjawab dan dengan sengaja melakukan perbuatan pidana yang tidak mempunyai alasan pemaaf. (2). Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa tindak pidana penggadaian objek jaminan tanpa hak didasarakan pada tidak terpenuhinya syarat adanya novum, sebagaimana hakim menolak permohonan peninjauan kembali, karena tidak ada alasan-alasan yang berdasar dan tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk salah satu alasan peninjauan kembali. Kata kunci: Pertanggungjawaban, Penggadaian, Jaminan Fidusia

Actions (login required)

View Item