Abi, Fajri Pohan and Boy, Yendra Tamin and Nurbeti, Nurbeti (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG MAJELIS TAKLIM DI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.
![]() |
Text
79 ABI FAJRI POHAN (1610012111139) COVER.pdf Download (199kB) |
![]() |
Text
79 ABI FAJRI POHAN (1610012111139) ABSTRAK.pdf Download (185kB) |
![]() |
Text
79 ABI FAJRI POHAN (1610012111139) BAB I.pdf Download (484kB) |
![]() |
Text
79 ABI FAJRI POHAN (1610012111139) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (566kB) |
![]() |
Text
79 ABI FAJRI POHAN (1610012111139) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB) |
![]() |
Text
79 ABI FAJRI POHAN (1610012111139) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB) |
![]() |
Text
79 ABI FAJRI POHAN (1610012111139) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (386kB) |
Abstract
Majelis Taklim dapat meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama islam, sementara itu Majelis Taklim harus terdaftar pada kantor Kementerian Agama, Pendaftaran Majelis Taklim dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis oleh pengurus kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau melalui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim. Rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam proses pendaftaran majelis taklim ?. (2) Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam proses pendaftaran majelis taklim?. (3) Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam proses pendaftaran majelis taklim?. Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan data primer. Berdasarkan hasil penelitian didapat : (1) Bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yaitu memastikan majelis taklim itu bisa memberikan pendidikan keagamaan ke masyarakat dengan benar dan mengadakan sosialisasi kepada tiap-tiap masing daerah kebupaten atau kota bahwa ketentuan peraturan menteri agama sudah diberlakukan mengenai pelaksanaan pendaftaran majelis taklim. (2) Hambatan yang dihadapi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat adalah Terletak pada pendataaan dikarenakan pendataan yang dilakukan belum sepenuhnya dilaksanakan. (3) Upaya yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat adalah Perlunya melakukan peningkatan kualitas serta kuantitas bidang penaiszawa dan perlunya meningkatkan analisis yang berbasis teknologi sehingga dapat mengakses data yang berkaitan dengan pendaftaran Majelis Taklim. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pendaftaran Majelis Taklim
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Hermanto Hermanto |
Date Deposited: | 30 Nov 2020 02:01 |
Last Modified: | 30 Nov 2020 02:01 |
URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/1807 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |