PERDEBATAN PENGAJUAN HAK ANGKET DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2019-2024 DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH SUMATERA BARAT DALAM KASUS SUMBANGAN GUBERNUR

Ryan Ronaldo Putra Nababan, Ryan and Sanidjar Pebrihariati R, Sanidjar (2024) PERDEBATAN PENGAJUAN HAK ANGKET DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2019-2024 DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH SUMATERA BARAT DALAM KASUS SUMBANGAN GUBERNUR. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text SKRIPSI RYAN RONALDO PUTRA NABABAN FILE 1.pdf Download (499kB)
	Text SKRIPSI RYAN RONALDO PUTRA NABABAN FILE 2.pdf Download (288kB)
	Text SKRIPSI RYAN RONALDO PUTRA NABABAN FILE 3 (FULL TEXT).pdf Restricted to Repository staff only until May 2024. Download (733kB)

Abstract

Tindak Hak Angket yang diajukan oleh DPRD Sumatera Barat pada periode 2019- 2024 sebagai respons terhadap beberapa isu penting yang memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah. Hak angket merupakan instrumen kontrol yang diberikan kepada DPRD untuk menginvestigasi, menggali informasi, dan mengumpulkan data terkait kebijakan Pemerintah Daerah. Rumusan Masalah adalah 1) Bagaimana mekanisme pengajuan Hak Angket DPRD Sumatera Barat? 2) Apa saja kendala�kendala yang dialami saat penggunaan Hak Angket DPRD Sumatera Barat? 3) Bagaimana identifikasi yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat dalam kasus surat undangan Gubernur? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder kemudian Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat: 1) Mekanisme pengajuan Hak Angket DPRD Sumatera Barat dapat dilakukan dengan tahapan yaitu : a) usulan Hak Angket b) pembahasan usulan hak angket oleh Bamus DPRD c) Putusan rapat paripurna DPRD d) penyelidikan dan penyidikan oleh pansus hak angket e) penyampaian hasil penyelidikan dan penyidikan kepada rapat paripurna DPRD 2) kendal-kendala yang dihadapi oleh DPRD Sumatera Barat dalam pengajuan hak angket terdiri dua macam di antaranya: a) kendala internal b) kendala eksternal 3) identifikasi yang dilakukan oleh DPRD Sumatera Barat dalam kasus sumbangan Gubernur Sumatera Barat terdiri dari tiga macam yaitu : a) pemeriksaan surat permintaan sumbangan b) pemeriksaan saksi c) pemeriksaan dokumen Kata kunci: Hak Angket, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Pengawasan

Actions (login required)

View Item