PERANAN KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SUMATERA BARAT DALAM PENGAMANAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KEVIN, PRABEVI (2016) PERANAN KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SUMATERA BARAT DALAM PENGAMANAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text KEVIN PRABEVI_1210012111135.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pengamanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Sumatera Barat sebagaimana menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian mengenai fungsi kepolisian yang memberikan keamanan kepada masyarakat maka khusus dalam penyelenggaran Pilkada dilakukan hubungan kerjasama yang berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian dan diwujudkan dalam Nota Kesepahaman Polda Sumbar dengan KPU Sumbar Nomor : B/05/IX/2015 dan Nomor : 04/KB/KPU-PROV-003/IX/2015 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Gejolak pelaksanaan Pilkada dalam setiap tahapan bisa saja memicu gejolak ketidakpuasan dari salah satu pendukung pasangan calon. Pola yang dipakai dalam pengamanan ini tergantung kondisi daerah dan tingkat kerawanannya. Rumusan masalah: 1)Bagaimanakah peranan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat dalam memberikan pengamanan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015? 2) Apakah kendalakendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat dalam memberikan pengamanan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. Metode penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Simpulan hasil penelitian adalah 1) Pihak kepolisian memberikan pengamanan dengan cara bertindaknya diatur dalam Surat Perintah Pelaksanaan Operasi Mantap Praja 2015 sesuai tahapannya. Pengamanan yang diberikan kepolisian terdiri dari 2 (dua) hal yaitu tahapan persiapan dan tahap penyelenggaraan. 2) Kendala yang dihadapi adalah pendeteksian munculnya konflik karena setiap pelaksanaan pilkada pihak yang mengganggu keamanan menggunakan caracara baru yang berujung anarkis. Kata kunci: Pilkada, Gubernur, Polisi, Sumatera Barat.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	andi rahman
Date Deposited:	17 Jan 2025 03:16
Last Modified:	17 Jan 2025 03:16
URI:	http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/23905

Actions (login required)

View Item