MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Azizul, Hakim and Lis, Febrianda and Maiyestati, Maiyestati (2021) MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text 18 AZIZUL HAKIM (1810018412016) COVER.pdf Download (23kB)
	Text 18 AZIZUL HAKIM (1810018412016) ABSTRAK.pdf Download (99kB)
	Text 18 AZIZUL HAKIM (1810018412016) BAB I.pdf Download (284kB)
	Text 18 AZIZUL HAKIM (1810018412016) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text 18 AZIZUL HAKIM (1810018412016) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB)
	Text 18 AZIZUL HAKIM (1810018412016) BAB IV.pdf Download (110kB)
	Text 18 AZIZUL HAKIM (1810018412016) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (186kB)

Abstract

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, PNS dituntut taat hukum dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS yang terlibat tindak pidana korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat. Rumusan permasalahan: (1) Bagaimanakah mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang terlibat tindak pidana korupsi?; (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi? (3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilaksanakan?Metode pendekatan yuridis sosiologis. Data digunakan meliputi data primer, data sekunder, Teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara mendalam. Teknik analisis data kualitatif deskriptif.Hasil penelitian: (1) tahapan pemberhentian tidak dengan hormat PNS adalah proses pemberhentian sementara, penelusuran data, menyamakan persepsi, menetapkan dan melaksanakan keputusan pemberhentian PNS. (2) Kendala-kendala yang dihadapi berupa surat perintah penahanan tidak segera diterima, salinan putusan pengadilan sulit diperoleh, adanya gugatan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara ke Mahkamah Konstitusi dan perbedaan persepsi pemberhentian tidak dengan hormat PNS.(3) Upaya-upayayang dilaksanakan adalah berupaya mendapatkan surat perintah penahanan, menyampaikan permintaan salinan putusan, konsultasi dan melaksanakan rapat, menyamakan persepsi pimpinan dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Pemberhentian, PNS, Korupsi, Pemprov

Actions (login required)

View Item