IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DALAM MEWUJUDKAN BEBAS PASUNG DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Yeni, Susanti and Uning, Pratimaratri and Maiyestati, Maiyestati (2021) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DALAM MEWUJUDKAN BEBAS PASUNG DI KABUPATEN PESISIR SELATAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Preview	Text 31 YENI SUSANTI (1810018412042) COVER.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text 31 YENI SUSANTI (1810018412042) ABSTRAK.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text 31 YENI SUSANTI (1810018412042) BAB I.pdf Download (229kB) | Preview
	Text 31 YENI SUSANTI (1810018412042) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text 31 YENI SUSANTI (1810018412042) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (569kB)
Preview	Text 31 YENI SUSANTI (1810018412042) BAB IV.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text 31 YENI SUSANTI (1810018412042) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa melarang pemasungan ODGJ, sementara di Pesisir Selatan 16 ODGJ dilakukan pemasungan. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa di Pesisir Selatan, (2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa di Pesisir selatan, serta (3) Bagaimanakah upaya Bupati Pesisir Selatan dalam mewujudkan bebas pasung di Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara. Data sekunder didapatkan berdasarkan laporan kasus pemasungan Dinas Kesehatan Pesisir Selatan. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam mengimplementasikan Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ada dua kebijakan yang diterapkan, yaitu kebijakan Formulatif dan Kebijakan Eksekutif, (2) Adanya faktor penghambat dalam mengimplementasi UU RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu belum adanya peraturan daerah tentang pemasungan di Pesisir Selatan, sedangkan faktor yang mendukung, yaitu adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengupayakan bebas pasung di Pesisir Selatan, (3) Dalam mengupayakan terwujudnya bebas pasung Bupati Pesisir Selatan menjadikan kesehatan jiwa sebagai program prioritas di Kabupaten Pesisir Selatan. Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, ODGJ, Pemasungan

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Program Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Hermanto UBH
Date Deposited:	07 Jan 2021 02:23
Last Modified:	07 Jan 2021 02:23
URI:	http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/2449

Actions (login required)

View Item