Kajian Yuridis Tanggung Jawab Kementerian Komunikasi Dan Digital Atas Kasus Kebocoran Data Paspor Masyarakat Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Mutiara, Salsabila Masnur and Sanidjar, Pebrihariati R (2025) Kajian Yuridis Tanggung Jawab Kementerian Komunikasi Dan Digital Atas Kasus Kebocoran Data Paspor Masyarakat Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER, PENGESAHAN, PERSETUJUAN, ABSTRAK, DAFTAR ISI, DAN PENDAHULUAN..pdf Download (730kB)
	Text BAB IV dan DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (227kB)
	Text SKRIPSI Mutiara Salsabila Masnur. (f).pdf Restricted to Repository staff only Download (996kB)

Abstract

Hak atas pribadi di Indonesia telah dijamin perlindungannya di dalam Konstitusi Indonesia khususnya terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-undang ini dibuat untuk mengatasi masalah kebocoran data yang sedang banyak terjadi di Negara Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1). Bagaimana konsekuensi hukum atas tanggung jawab Kementerian Komunikasi Dan Digital atas perlindungan data pribadi masyarakat?. 2). Bagaimana dampak hukum atas kelalaian Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi data pribadi masyarakat khususnya paspor?. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan sumber data Bahan Hukum Sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan data dianalisa secara amalisis kualitatif. Hasil Penelitian: 1). Kementerian Komunikasi dan Digital adalah bertanggung jawab secara hukum, dan berkonsekuensi mendapat sanksi administratif, adanya tuntutan hukum dari masyarakat yang dirugikan karena bocornya data pribadi, dan kerugian reputasi bagi lembaga sebagai pengendali data pribadi. 2). Dampak bagi Pemerintah dan Kementerian Komunikasi dan Digital adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik untuk melindungi data pribadi masyarakat, ketidakpercayaan berimbas pada akuntabilitas lembaga publik. Dampak dari kelalaian Kementerian Komunikasi dan Digital ini bagi individu adalah adanya pencurian identitas individu secara tidak sah, penipuan rekayasa sosial oleh peretas, dan resiko kemanan yang besar akan mengancam pemilik data pribadi.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Hukum FH
Date Deposited:	20 Mar 2025 01:40
Last Modified:	20 Mar 2025 01:40
URI:	http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24613

Actions (login required)

View Item