Implementasi Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Padang

Putri, Mutia Naifa and Pebrihriati R, Sanidjar (2025) Implementasi Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Padang. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text BAB 1 Pendahuluan Mutia.pdf Download (531kB)
	Text BAB IV Mutia.pdf Download (148kB)
	Text Daftar Pustaka Mutia.pdf Download (354kB)
	Text Skripsi Mutia Naifa FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (914kB)

Abstract

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 menyatakan bahwa BPBD memiliki kedudukan yang strategis dalam membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat terkait bencana. Tantangan utama yang dihadapi adalah masalah komunikasi di lapangan yang kurang efektif, sehingga koordinasi antar pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana menjadi terhambat. Selain itu, adanya perbedaan data antara instansi yang berwenang mengakibatkan ketidaksesuaian informasi yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. BPBD berupaya menerapkan solusi yang lebih efektif dalam komunikasi dan penyelarasan data. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Padang. 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi BPBD dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan BPBD dalam mengatasi kendala-kendala banjir di Kota Padang. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian 1) Penerapan kebijakan yang direncanakan harus dijalankan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 2) Masalah komunikasi di lapangan dan perbedaan data. 3) Menerapkan solusi yang tepat dalam komunikasi di lapangan dan perbedaan data. Kata Kunci: BPBD, Banjir, Implementasi, Kendala, Upaya

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Hukum FH
Date Deposited:	20 Mar 2025 01:58
Last Modified:	20 Mar 2025 01:58
URI:	http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24633

Actions (login required)

View Item